kondisi terkini politik di Indonesia membuat kita menyatukan dua kata berlawanan antara bangga dan kecewa. Bagaimana tidak, dalam beberapa kasus  politik, kita dihadapkan pada sebuah situasi yang tidak logis. Ya! Tidak logis dalam ranah hukum dan keadilan. Untuk masalah hukum kita mungkin bisa sedikit acuh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Tapi dalam hal keadilan, kekecewaan tidak bisa dibohongi. Semakin orang meneriakan demokrasi semakin jauh mereka pada makna demokrasi. Demokrasi bukanlah undang-undang yang menjadi pegangan layaknya UUD 1945 melainkan sebuah -terma- yang digunakan sebagai representasi makna undang-undang itu sendiri. Ketika Bung Karno dan para pejuang Nusantara dengan susah payah berusaha melepaskan Indonesia dari Jepang, Inggris dan Portugis, Soeharto juga dengan susah payah membuat Indonesia terbelenggu dalam kebisuan nurani, sebuah kebisuan yang membuat ruh demokrasi mati dalam kurun waktu sekitar 32 tahun.

Jantung demokrasi kembali berdenyut ketika soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sebuah era baru digadang-gadang akan muncul seiring bergesernya tampuk kekuasaan. Aktor-aktor reformasi menamai diri mereka sebagai penggagas Indonesia baru. Tapi mereka juga lupa akan eksistensi, kapasitas, dan tujuan demokrasi yang menjadi slogan mereka ketika terjun dalam dunia perpolitikan nasional. Sebuah lingkungan yang bertujuan untuk menjadi pengendali pemerintahan. Dalam prakteknya politikus-politikus itu tidak bisa mengendalikan lingkungan mereka. Banyak sebab yang membuat mereka seakan tidak mengenali berada dimanakah mereka, apakah mereka sadar kalau sedang berada pada lingkungan yang  memaksa berkorban dan berbuat kebajikan demi rakyat. Ya! Demi rakyat semua dikembalikan kalau memang mengacu pada makna demokrasi. Tapi apa daya, lingkungan politik yang seakan kebal hukum membuat mereka bebas menginjak injak rakyat dengan selalu berorientasi pada kepentingan diri dan golongan mereka. Penantian lama demokrasi  seakan terjawab dengan munculnya sosok Gus Dur. Diakui atau tidak Gus Dur adalah tokoh yang sangat gigih memperjuangkan demokrasi. Melalui aksi-aksi beliau membela kaum minoritas hingga beberapa kebijakan politiknya sebagai orang nomor satu yang membuat lawan politiknya kebakaran jenggot karena dianggap menghalangi jalan untuk memenuhi ambisi mereka. Tapi itu tidak cukup untuk membuat para aktor politik sadar akan urgensitas demokrasi. Mereka justru semakin membabi buta dengan praktek korupsi dan penyelewengan hukum .

Waktu terus berlalu dan Indonesia masih dalam bayang-bayang demokrasi yang setengah hati. Sangat kentara bahwa Indonesia saat ini masih sebagai bangsa yang belajar demokrasi bukan Negara yang mempraktekan demokrasi. Dalam satu kasus sah-sah saja mengatakan Indonesia adalah Negara yang sudah menggunakan asas demokrasi secara tepat, ambil contoh di sini kebebasan besuara dalam pres dan mengkritik pemerintah. Semua waraga negara diberi kebebasan untuk mengutarakan gagasanya. Itu adalah salah satu cermin demokrasi yang sudah berjalan di Indonesia. Namun itu belum seberapa jika dibandingkan dengan demokrasi yang berkembang di barat. Barat sangat berkembang dalam demokrasi, bukan hanya kebebasan bersuara dan mengkritik pemerintah namun juga hampir menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Hal ini cukup kontras bila dibandingkan dengan demokrasi yang berkembang di  negara timur yang juga masih terkesan belum terlalu total dalam menerapkan demokrasi seperti bangsa barat terutama dalam aspek kehidupan sehari-hari. Ini memang tidak bisa dijadikan pertimbangan sebuah Negara sudah menerapkan demokrasi atau belum, namun tentunya dilihat dari sisi kompleksivitas budaya yang dimiliki oleh Negara timur tersebut yang tidak membiarkan apapun untuk   menyentuhya termasuk sistem demokrasi ala barat. Dengan gambaran seperti ini, bisa dikatakan barat sangat terbantu oleh budaya mereka dalam menerapkan demokrasi all out. Patut menjadi pertanyaan di sini adalah pantaskah Indonesia mengadopsi pemikiran demokrasi versi barat yang all out hingga masuk dalam ruang sosial kehidupan ataukah Indonesia harus berkiblat pada demokrasi versi timur yang mana hanya dibiarkan  bermain dalam  aspek ruang politik publik dan tidak dibiarkan untuk mendekati batas budaya paten mereka. Melihat latar belakang NKRI yang memiliki beragam budaya, sangat tepat apabila Indonesia menganut system demokrasi ala timur yang sangat membatasi ruang lingkup demokrasi sehingga terkesan kurang all out. Namun, demokrasi semacam inikah yang tepat digunakan di Indonesia ataukah sistem barat yang justru akan membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang mengunakan demokrasi all out. Masyarakat Indonesia adalah masayarakat yang kurang mengenal budaya sendiri sehingga ketika harus menggunakan sebuah sistem dari luar maka seakan tidak bisa menentukan sikap sehingga dimanfaatkan sistem  politik luar dan dalam negeri untuk kepentingan-kepentingan yang tidak memberikan dampak positif bagi NKRI. Maka kenalilah budaya Indonesia dengan biak dan benar sehingga kita bisa tepat dalam menentukan sistem demokrasi apa yang relevan buat NKRI tanpa harus meninggalkan budaya yang meruoakan jatidiri sebuah bangsa. Semoga bermanfaat.

 

 

<blockquot


e>